Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye untuk Pemilu 2024. Hal itu ditegaskannya saat ditanya awak media di Sumatra Utara, Kamis (8/2).

Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan prajurit akan tetap netral dalam Pemilu 2024.

pernyataan Presiden Jokowi ini bukan pernyataan yang netral. Artinya, Jokowi menyampaikan itu pada posisi yang memiliki kepentingan.

Menurut Okky, sejak awal dirinya tidak percaya bahwa seorang presiden akan netral di Pilpres 2024. 

Sangat berbahaya jika posisi presiden tidak netral sejak menyusun tim seleksi anggota KPU, maka seluruh anggota KPU dimungkinkan adalah orangnya presiden. Ini pintu kecurangan sistemik. Pada titik inilah presiden berkewajiban netral.

Anies Baswedan Minta Jokowi Beri Sanksi Menteri yang Tidak Netral

Gus Imin menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu 

Rusia dan Belarusia akan Berpartisipasi di Olimpiade Paris sebagai Peserta Netral

Ketidaknetralan aparat penegak hukum tidak hanya berdampak pada proses dan hasil pemilu semata, ketidaknetralan tersebut juga akan menjadi pemicu ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum.