Menyikapi kasus kaburnya 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB, Nabire, Papua Tengah, anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak Komisi XIII DPR segera memebtuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, merespons keras peristiwa kaburnya 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada 2 Juni lalu

Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan yang telah merugikan negara. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.

Perlindungan warga sipil wajib menjadi prioritas. Mereka tidak boleh menjadi korban dalam konflik yang tidak mereka pahami dan tidak mereka ikuti. Ketika warga hidup dalam ketakutan, hak asasi mereka jelas terampas.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengecam jatuhnya korban warga sipil dalam konflik antara kelompok kriminal bersenjara (KKB) dan TNI di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengecam keras dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Sri Wahyuni, tenaga kerja wanita asal Jember yang ditemukan masih hidup dalam peti es di Vietnam.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendukung penuh langkah dan rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) dalam menyikapi pengaduan para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Komisi XIII DPR RI akan memanggil Direktur Jenderal Pemasyarakatan beserta seluruh Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan dari seluruh daerah di Indonesia.

Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti.

Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan.