KPK melanjutkan penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Sepenuhnya kami menyerahkan proses ini kepada KPK. Kami percaya, KPK adalah lembaga yang independen dan kredibel untuk menuntaskan ini.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan ini guna mencari barang bukti kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK akan menelusuri dugaan adanya pihak lain di luar delapan tersangka yang telah ditetapkan, yang diduga memberikan perintah.

KPK mengidentifikasi adanya dugaan pemberian uang ratusan juta rupiah oleh PT Summarecon Agung pada Maret 2026.

Informasi mengenai uang ratusan miliar tersebut disebut-sebut milik mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Empat tersangka selaku orang kepercayaan Nusron Wahid ialah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, pihak swasta Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.