Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik

Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama sejumlah organisasi pers bela Tempo terkait gugatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman senilai Rp200 miliar

AMSI menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata yang diajukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo senilai Rp200 miliar

Tempo respons hak jawab Kementan, sebut sudah jalankan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers terkait sampul berita “Poles-Poles Beras Busuk"

Mobil milik jurnalis Kompas.com sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil, menjadi sasaran aksi kejahatan di kawasan Menteng.

Aturan baru Gedung Putih yang dikeluarkan pada hari Jumat membatasi akses jurnalis yang memiliki kredensial ke kantor sekretaris pers.

Kita harus merasakan bahwa ada kesadaran bersama yang dijunjung tinggi.

Banyak kasus PHK yang tidak melalui prosedur yang adil dan tidak memenuhi hak-hak normatif pekerja media