Yang lebih mengecewakan, proses menjadi cawapres melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Prosesnya saja menabrak konstitusi, apa mungkin kita bisa mengharapkan dari sosok pemimpin seperti itu untuk memimpin negeri ini.

IKOHI Kembali Serukan Tolak Capres Terduga Pelanggar HAM

Kita selalu dipertontonkan drama drama kekuasaan yang memuakan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang semena mena. Peraturan dirubah seenaknya sendiri, konstitusi di rubah demi anak kandung sendiri, mahkamah konstitusi sebagai benteng terahir keadilan konstitusi nyata nyata melakukan pelanggaran etik yang berat, namun penguasa hari ini menganggapnya ini hal yang biasa, bahkan merasa ini sebuah kebenaran.

Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres.

Dalam aksinya, para mahasiswa tampak mengenakan topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran. Mereka juga ikut membentangkan poster dan spanduk tolak politik dinasti dan pelanggar HAM.

Mimbar demokrasi seperti ini harus dilaksanakan di seluruh kampus. Ini merupakan alarm demokrasi untuk terus mengingatkan pemerintah agar tak berlaku dzalim kepada masyarakat.

Mulai dari praktik politik dinasti dan pelanggar HAM yang tidak pernah diadili.

Dia meminta publik menolak pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kontestasi Pemilu 2024.

Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan MK kemarin mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik.

Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.