Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPR RI hari ini mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU PPRT serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Fraksi PKS menekankan pentingnya pengaturan waktu kerja yang manusiawi. PRT tidak boleh diposisikan sebagai pekerja yang selalu siap setiap saat.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyetujui dan menyambut baik hasil pembahasan tingkat I ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Hari ini kita menutup babak yang terlalu lama. 22 tahun bukan sekadar angka, melainkan masa di mana jutaan orang bekerja keras tanpa pelindungan hukum layak.

Waka MPR: UU PPRT Penting untuk Hubungan Kerja dan Perlindungan Pekerja

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu motor penggerak yang konsisten mendorong RUU ini sejak awal