Politikus Partai Golkar menilai sudah waktunya untuk mengevaluasi KPK. Sebab, sejak 15 tahun KPK berdiri, pemberantasan korupsi di tanah air dianggap masih belum maksimal.

Pansus Hak Angket KPK akan memanggil Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita.

Pansus Hak Angket KPK akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki laporan keuangan lembaga ad hoc tersebut.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.

Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menuai kontroversi hingga penolakan dari lembaga ad hoc tersebut. 

Muklis menenggarai pergerakan politikus Partai Golkar itu belakangan ini justru melemahkan KPK.

Konstruksi bangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan–Probolinggo roboh, di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/10).

Anggota Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menyatakan siap untuk mengamankan arahan ketua umumnya Airlangga Hartarto.

Fungsionaris DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menepis tudingan yang menyebut ketua umumnya, Airlangga Hartarto telah mengadu domba Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu dinilai memiliki permasalahan dalam upaya mengejar target. Permasalahan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.