Partai Hanura pimpinan Marsekal Daryatmo telah menyerahkan seluruh berkas kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Internal Golkar kembali bergolak pasca sang Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto mengumumkan kepengurusan baru DPP Partai Golkar. Rupanya, ada pihak yang tak puas dengan susunan yang dilakukan oleh Airlangga.

Gejolak internal Partai Golkar terus berlanjut. Ada pihak yang kecewa dengan susunan kepengurusan DPP Golkar pimpinan Airlangga Hartarto.

Kinerja KPU dalam melakukan proses penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan Parpol  calon peserta Pemilu 2019 dipertanyakan kredibilitas dan akuntabilitasnya.

Kepengurusan DPD Taruna Merah Putih (TMP) Jawa barat secara resmi telah dilantik di GOR Bikasoga Kota Bandung Minggu, (3/6/2018).

Pemeriksaan lelaki yang akrab disapa Bamsoet ini terkait kepengurusan DPD Partai Golkar Jateng.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Partai Hanura mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk independen. Hal itu menyikapi dualisme kepengurusan di internal Partai Hanura.

Pada kepengurusan sebelumnya, Muqowam yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Hanif yang juga Menteri Ketenagakerjaan, menduduki posisi serupa.