Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari menyebut perempuan di Indonesia  rentan dipengaruhi paham-paham radikalisme.

Ujaran kebencian yang kerap muncul dari media sosial (medsos) sangat berpotensi menjadi bibit terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu jeli mengamati pergerakan ujaran kebencian di berbagai medsos.

Bibit-bibit terorisme kerap muncul dari masyarakat yang tinggal di perkampungan. Ini perlu dicermati oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris ternyata ingin belajar kepada Indonesia bagaimana menangani terorisme. Kedua negara besar itu mengapresasi cara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencegah dan menindak terorisme di Tanah Air.

Negara dinilai sudah hadir mengatasi berbagai aksi terorisme di tanah air. Aksi teror beruntun di Markas Mako Brimob, Depok dan pemboman tiga gereja di Surabaya, sudah diatasi dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Densus 88, Gegana, BNPT, dan BIN.

Menurut Yudi, orang yang bisa masuk pada terduga teroris itu adalah mantan teroris yang sudah sadar.

Bahkan ada beberapa website radikal yang menginstruksikan anggota ISIS Marawi untuk pindah ke Indonesia.

Komisi III DPR meminta agar program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak diarahkan kepada para ulama dan kampus yang belum teridentifikasi secara pasti.

Presiden Jokowi diimbau agar peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, BNPT memiliki peran yang lebih besar setelah disahkannya UU Antiterorisme.

Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor BNPT. Adapun salah satu agenda pertemuan itu adalah ingin mengadukan masalah isu radikal yang dituding beberapa oknum kepada pegawai KPK.