Artinya bahwa permasalahan konflik lahan ini dengan TNI juga diakui oleh Kementerian Pertahanan. Dan sampai 2017 itu masih, mereka baru mampu menyertifikatkan 67.321 hektare yang sudah bersertifikat sampai 2017. Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat.

Aplikator tetap untung, tetapi kesejahteraan pengemudi juga harus diperhatikan.

Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di dalamnya sudah ada asuransi.

Mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya.

Banyak aspirasi ya karena yang datang adalah teman-teman pemerhati Indonesia yang sebagiannya adalah teman-teman diaspora di berbagai negara, sebagiannya nge-link dengan pengurus Forum Tanah Air yang ada di Indonesia.

Menteri Kehutanan duduk dengan Kemendagri, duduk dengan ATR/BPN. Jangan dikembalikan lagi pada rakyat.