Nah terkait masalah BBM kita, rasanya dulu kita sudah memutuskan saat Raker di sini kita menambah kuota untuk pertalite itu kita menambah 5 juta menjadi 28 juta KL. Kemudian untuk solar dari 14,9 juta KL menjadi ke-17,9 KL. Tapi ternyata hari ini Solar masih di 14,9 KL dan pertalite masih di 23 juta KL sekian.

Kita sudah tidak lagi bicara soal rencana aksi, melainkan sudah kepada operasional

5 fokus APBN 2023 yang disampaikan Presiden, perlu kita bedah. Kita mau agar desain APBN 2023 lebih berpihak terhadap rakyat miskin.

PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Saya kira kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini serta proses-proses hukum dari kasus turunannya.

Ke depan, Indonesia harusnya dapat menggenjot lifting migas ini untuk mengurangi impor dan defisit transaksi perdagangan sektor migas. Sehingga kita dapat lebih mudah mengendalikan harga BBM di dalam negeri.

Memang Pemerintah dalam konteks rasa optimis ini bisa tercapai di angka di sekitar angka 5,3 persen ini harus tetap memang mewaspadai bahwa ada gejolak-gejolak secara eksternal yang mungkin menjadi kendala Pemerintah untuk mencapai 5,3 persen ini, tetapi tergantung dari bagaimana kita di dalam negeri.

Saya pikir patokan ICP yang disampaikan oleh Presiden perlu dikawal dengan seksama, jangan sampai kemudian ICP naik secara drastis lalu menjadi beban baru bagi APBN kita.

Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan.

Siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan rapat Komisi VIII. Semuanya hadir dalam keadaan sehat. Pimpinan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan agenda rapat kita akan melakukan penetapan Ketua Komisi VIII DPR RI.