Kita melakukan pembahasan DIM berdasarkan DIM substansi sesuai klaster.

Terkait isu-isu aktual Pak Menteri, ini kan kasus yang sepertinya berulang, kasus penjualan pulau, penyewaan pulau, iya kalau di sini Pulau Panjang itu ilegal, entah yang lalu-lalu itu mungkin yang juga tidak terkait dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) itu adalah benar, harusnya kan ada upaya tindakan hukum terkait ini.

Ini juga mengulang pernyataan teman-teman, apakah proses ram check atau docking ini betul-betul berjalan sesuai dengan standarisasi pemeliharaan kapal.

Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik.

Saya kira bagus, bagus sekali, itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Maka perlu dilakukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyelesaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum.