MPR saat ini giat melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan PPHN bukan persoalan yang mendesak. Menurut anggota DPR RI Guspardi Gaus, amandemen UUD 1945 sebaiknya ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini.

Anwar Hafid mengakui, UUD 1945 memang belum sempurna. Namun demikian, jika penting dilakukan amandemen, perlu persiapan yang matang untuk melakukan amandemen UUD 45 secara menyeluruh.

2045 Umur Indonesia genap satu abad. Kita belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu

Pemilu bukan hanya menjadi instrumen konversi suara menjadi kursi, tetapi juga dapat menentukan arah sistem pemerintahan yang dibangun di masa depan.

Bangsa Indonesia menurutnya mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kalangan dewan meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

Dalam kajian di Badan Kajian MPR memang disepakati pentingnya GBHN/PPHN, tapi masih belum disepakati apakah mesti melalui amandemen UUDNRI 1945 atau cukup melalui UU/Revisi UU yang ada.

Tidak ada jaminan bahwa amandemen UUD NRI 1945 tidak akan melebar kemana-mana.