Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp7.905.979.021.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp29.373.984.361.000.

Aturan itu harus tidak ada diskriminasi, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, bicara terkait diskriminatif, apakah PP yang dibuat pemerintah dan aturan turunan sekarang diskriminatif atau tidak? Jelas diskriminatif.

Klarifikasi ini penting agar fakta persidangan menjadi terang-benderang. Karena dalam persidangan tersebut secara tegas dinyatakan oleh saksi yang mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk Wilayah Bangka Belitung, bahwa Presiden Jokowi minta tolong bagaimana caranya agar tambang timah yang ilegal ini diubah menjadi legal.

Bunga anggrek produksi Badan Usaha Milik (BUM) Desa Bersama Singosari Lkd ini akan dikirim ke Florida, Amerika Serikat (AS) sebagai upaya untuk melanjutkan kerja sama internasional.

Gelar ini diberikan atas peran besar Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu dalam mendorong penguatan Bumdesa Bersama Lkd

LKM Artha Desa di Malang Diresmikan, Gus Halim: Perkuat Ekonomi Desa

Dalam SE yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Bekasi Dedy Supryadi ini, berisi peringatan mewaspadai potensi bencana gempa bumi Megathrust, termasuk gejala awal, dampak, dan langkah darurat

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kementerian Sosial, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp44,4 triliun. 

Sebab dalam implementasinya syarat 40 persen TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya.

Upaya kemerdekaan Palestina ini tidak mudah dan kesepakatan-kesepakatan di level Parlemen OKI harus dieksekusi oleh eksekutif-eksekutif di negara masing-masing. Tapi kita harus tetap optimis dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.