Hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Kalangan dewan mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera menyelesaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.

Komisi XI DPR RI melakukan fungsi pengawasan yang difokuskan pada monitoring terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian khususnya Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini.

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop dengan tema `Human Rights and Gender Perspective in Legislative Agenda`.

Partai Demokrat menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini berasal dari DPP, ditambah dengan swadaya para anggota DPR/DPRD serta kader setempat.

Dalam Fatwa MUI tersebut disebutkan bahwa penerapan physical distancing saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya diperbolehkan

Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan korban meninggal gempa Sulawesi Barat kepada 108 ahli waris dan santunan korban banjir NTT kepada 120 ahli waris.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di NTT, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja yaitu BPJS Bidang Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan penggalangan donasi untuk meringankan beban masyarakat.