Terima PJ Gubernur Kaltim, Ketua MPR Dorong Pemakaian Angkutan Listrik Untuk Angkutan Tambang

Pemberian hibah ini merupakan salah satu upaya memperluas kemitraan vokasi dan industri.

Fraksi PKS setuju dengan pendapart Kepala BRIN bahwa yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah PLTN skala besar dengan daya lebih dari 1.000 MW jenis generasi ke-3 PWR (pressure water reactor) untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah terus berupaya dalam mengimplementasikan, rumusan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dan polusi udara

Dihantam Badai Salju, Delapan Orang Tewas Disertai Pemadaman Listrik di Ukraina dan Moldova

Indonesia memiliki posisi strategis di tengah persaingan kendaraan listrik global

Secara umum saya menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin membangun PLTN sebagai pembangkit listrik alternatif untuk menekan emisi karbon. Tapi saya lihat cara dan tahap perencanaannya bermasalah.

Karena, ujung kebijakan adalah untuk menghadirkan kebermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan listrik di tengah masyarakat, tapi juga tentang biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

Saya khawatir dengan rencana tambahan porsi listrik dari sumber EBET yang mencapai 61 GW dan kontribusi IPP (independent power producer) yang semakin besar, harga listrik akan dikendalikan oleh listrik mahal pembangkit swasta. Hal ini tentu sangat tidak kita inginkan.

Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini.