DPR justru tak paham terhadap UU lantaran terus memaksa KPK membuka hasil rekaman penyelidikan.

Sikap anggota DPR RI yang pro terhadap hak angket perkara e-KTP sudah mengintimidasi peradilan.

Dari 560 jumlah anggota DPR, sebanyak 26 anggota yang menandatangani usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura merupakan yang terbanyak menyetujui usulan hak angket KPK. Berikut daftarnya:

Permintaan hak angket anggota DPR dapat menghambat proses hukum.

Tiga fraksi di DPR, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Demokrat, menolak persetujuan hak angket KPK. Apa alasannya?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dinilai telah merampas hak anggota dewan. Hal itu terkait persetujuan hak angket KPK.

Fraksi PKB terpaksa "walk out" dari ruang sidang paripurna pasca Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok palu persetujuan hak angket KPK.

Adami juga memberikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo.

Sejumlah anggota DPR yang menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai munafik.