Tentang prioritas tadi yang kemarin sudah saya sampaikan, tanggapan dan saran dari Komisi I untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi khususnya di daerah perbatan laut, darat, yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti kita ketahui. Mulai Natuna, Papua, Aceh dan sebagainya.

Tidak ada lembaga atau negara manapun yang memiliki otoritas untuk mendikte hukum kita. Semua kebijakan kita itu harus kita menentukan tidak bisa didrive (disetir) negara asing.

Kita mendorong bagaimana korban-korban bencana ini mendapat tempat yang layak, karena sekarang tempat tinggal mereka hancur atau rusak, ini bagaimana harus cepat.

Benzema ke Timnas Prancis: Dua Laga Lagi Kita Juara!

Kesulitan bahwa ideologi terorisme itu adalah dari alam pikiran. Apakah kita bisa serta merta membaca alam pikiran, isi kepala semua warga bangsa Indonesia. Diantaranya kita saja tidak ada yang tahu apa yang terjadi di alam pikiran kita. Apalagi 273 juta masyarakat Indonesia.

Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang terjadi di Indonesia.

Mengenai holding farmasi, terakhir kami RDP dengan Holding Farmasi, tujuan dari adanya holding sinergi tiga bumn dibidang farmasi ini, maksud Pak Menteri bagus, tentu kita harapkan terjadi efisiensi, ada grow, ada peningkatan skala bisnis, tapi terakhir pada saat RDP itu belum terlihat.

Di tabligh ini kita mendapatkan tiga hal sekaligus, yakni bertambahnya wawasan agama, meningkatkan penghormatan kepada pahlawan nasional dan kebersamaan sebagai satu bangsa.

Kita sudah siapkan beberapa program yang tentunya kita harapkan bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo lebih baik daripada saat ini. Awal Januari 2023 (bergerak).

Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963.