Kita gak mau kasus Meikarta berlarut-larut. kalau mau kita agendakan undang John Riady kesini. Mohon maaf kalau kami gak kaim bejek bapak, gak panggil ke DPR, bapak injek orang-orang itu (pembeli unit Meikarta).

Kita memang butuh jabatan fungsional yang lebih tinggi lagi terutama di bidang perancangan perundang-undang, karena tugas utama DPR ini kan membentuk undang-undang dan sangat banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang di DPR ini ya. Hal itu membutuhkan kualitas SDM yang baik.

Saya pikir apa yang terjadi di lapangan tentang mobil Fortuner itu sangat disayangkan. Kita ada peraturan tentang membawa senjata tajam maupun senjata yang mirip dikategorikan dengan senpi.

Saat ini Panja Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sedang menyiapkan laporan kerjanya dan menemukan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam peningkatan mutu perguruan tinggi kita. Secara umum mutu pendIdikan tinggi kita masih jauh dari harapan.

Mohon maaf sekali lagi itu (pembentukan kantor perwakilan di daerah) tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 19 dicabut dan diamanatkam di dalam salah satu pasal UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara.

Kita butuh informasi. Kita butuh pengetahuan dan wawasan. Kita juga butuh hiburan. Tapi semuanya harus mencerdaskan dan mengokohkan identitas dan karakter kebangsaan.

Kalau kemudian bahayanya ini proporsional tertutup diserahkan kepada partai, ya kita khawatirkan akan muncul orang-orang di DPR itu yang mungkin tidak sepaham dengan harapan masyarakat. Kedua, orang yang bisa berpaham radikal, bisa jadi ada di partai kan, di parlemen kan, karena masyarakat tidak mengakses itu, domain itu ada di parpol.

Kalau bisa solusinya 50 persen-50 persen, jadi jemaah 50 persen, BPKH harus tanggung 50 persen, memang kalau pendekatan investasi BPKH hari ini enggak mau, karena itu kita dorong agar BPKH lakukan inovasi investasi, sehingga bisa hadirkan manfaat lebih besar.

Mendekati pileg dan pilpres 2024, setiap komponen bangsa perlu memastikan suasana politik nasional yang kondusif. Kita mengapresiasi upaya utk menciptakan dan memelihara iklim demokrasi yang kondusif.

Pada kesempatan di RDP, kita semua di Komisi VI sudah bersepakat bahwa mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya dapat meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional.