Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja.

KPU harus memikirkan dengan seksama perihal waktu kampanye yang akan diberikan pada partai politik. Sebab, waktu kampanye diperlukan untuk memberikan ruang elektoral para kandidat peserta Pemilu 2024 melakukan sosialisasi dan menggaet suara pemilih.

Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi.

Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan soal itu (wacana penundaan pemilu). Pergantian ini soal biasa, hal rutin yang terjadi dalam siklus organisasi. Perpindahan anggota dari satu komisi ke komisi lainnya juga hal yang lumrah, sangat sering terjadi pada setiap fraksi di DPR.

Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden seperti ada di media, pada posisi 14 Februari 2024

Jangan menyangkutkan person. Ini sekaligus saya jelaskan ya. Saya menandatangani rotasi setiap minggu. PKB tidak melihat siklus dan siapa orangnya. Misal sekarang Luqman lagi high profil bicara soal pemilu, nggak ada kaitannya, ini sudah menjadi agenda kami.

Sehingga jika melihat angka estimasi kebutuhan anggaran Pemilu yang diajukan KPU dan Bawaslu, rasanya sangat mengejutkan jika dibandingkan dengan Anggara pemilu terdahulu yang hanya Rp25 Triliun.

Kami Komisi II DPR RI mengucapkan selamat kepada Anggota KPU dan Anggota Bawaslu yang telah dilantik Presiden pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pelantikan KPU dan Bawaslu ini akan mengakhiri wacana penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024

Apa yang disampaikan Presiden itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR menyetujui anggaran bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Angka Rp110 Triliun menjadi sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap pemilu 2024.