Mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan.

Masyarakat khawatir, Amandemen UUD NRI 1945 digunakan sebagai ruang untuk semakin mengokohkan kekuasaan, seperti Masa Jabatan Presiden/Eksekutif yang sering didengungkan oleh beberapa oknum.

Kebijakan publik harus mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan pembangunan. 

Indonesia belum mampu melindungi bio diversity.

peran penting BAPPENAS untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan dari Presiden

Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

Maraknya tren kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia saat ini telah mengganggu cita-cita pembangunan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Semarang-Demak menuai polemik. Pembebasan lahan milik warga dianggap menimbulkan ketidakadilan karena harga yang sangat rendah dari negara.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2022, Kementan mendapatkan Pagu Indikatif Rp14,51 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP, selaku Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan dan program sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.