Kebijakan `Kampus Merdeka` Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal (kapitalis).

Kebijakan pertama ialah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Terdapat beberapa kebijakan dan program korporasi yang menyokong pencapaian tersebut.

Masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. 

Washington melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menempatkan larangan yang melanggar hukum di Iran dan menargetkan negara dan pemerintah Venezuela dengan kebijakan tekanan yang serupa.

Komite I DPD RI mendukung kebijakan Pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level yaitu eselon I dan eselon II agar terwujud birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah.

Komite I DPD RI menilai pemerintah terburu-buru dalam merencanakan pemindahan Ibukota Negara mulai tahun 2024. Dimana, terdapat sejumlah persoalan yang dapat menghambat kebijakan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen untuk mengembalikan kualitas lingkungan dan alam Bali lewat berbagai kebijakan yang disahkan.

BPJS Kesehatan memfasilitasi bagi sebagian peserta yang menginginkan turun kelas untuk menyesuaikan dari kebijakan kenaikan iuran

Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersepakat untuk saling bersinergi dalam implementasi kebijakan dana desa.