Agar pembangunan Ibu Kota Negara berjalan lancar, dibutuhkan payung hukum sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari.

Hal tersebut didalami penyidik saat memeriksa mantan Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Masa jabatan yang relatif singkat diharapkan menjadi momentum untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi dan pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Sektor pendidikan diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan.

Masyarakat khawatir, Amandemen UUD NRI 1945 digunakan sebagai ruang untuk semakin mengokohkan kekuasaan, seperti Masa Jabatan Presiden/Eksekutif yang sering didengungkan oleh beberapa oknum.

Kebijakan publik harus mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan pembangunan. 

Indonesia belum mampu melindungi bio diversity.

peran penting BAPPENAS untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan dari Presiden