Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik

Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Indonesia resmi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru per 1 Januari 2026.

Menteri PPPA sebut perempuan berperan strategis dalam pengawasan pemilu sebagai agen perubahan yang membawa nilai integritas, keadilan, dan demokrasi inklusif

Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pelindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif.

Penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025