Pansus angket haji DPR berkomitmen mematuhi mekanisme kerja panitia angket yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Apakah verifikator-verifikator itu memang mereka independen atau ada intervensi dari atasan, dan setelah kita tanyakan, mereka menjawab itu ada intervensi dari atasannya.

Surat tersebut diduga memuat soal jumlah kuota jemaah haji yang berbeda dengan hasil kesepakatan dalam rapat antara pemerintah bersama DPR RI.

Artinya daftarnya di tahun 2024 langsung bisa berangkat sementara mereka ada yang miliki daftar antrean berangkat pada tahun 2025-2029, namun tidak mendapatkan prioritas dari Kemenag.

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pegawai dan dukungan operasional pendidikan.

Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur.

Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarkan aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran

Orang kan lagi menunggu untuk mau berangkat. Kok bisa, ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat, bukan yang menunggu itu. Nangis loh itu yang menunggu.

Kepada Iskan, Syahrudin menceritakan bahwa dirinya tak dapat mengakses Siskohat. Menurut dia, kewenangan untuk mengakses Siskohat tetap diserahkan kepada pusat.

Berkaitan dengan izin, kita tidak bisa menyetop izin itu karena memang Cipta Kerja menyatakan itu tidak bisa kita hentikan.