Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gesik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah terkait dengan progres pembanguan smelter oleh PT. Freeport Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto menemukan adanya kebijakan di Kalimantan Barat yang saling tumpang tindih antara sektor pertambahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit.

Komisi VII mendorong agar pengolahan konsentrat PT. Freeport Indonesia dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.

Maraknya pemberitaan tentang defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang semakin membesar menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR .

Komisi II DPR mengingatkan pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendari untuk tidak main-main dengan e-KTP. Apalagi, nanti menjadi dasar untuk pelaksanaan Pillkada serentak 2018.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan dari pemerintah pusat masih status quo.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat Panja RUU Kepalangmerahan. Dalam rapat tersebut, pembahasan tentang keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas) menjadi perhatian para peserta rapat.

Akom yang juga sempat menjabat Ketua DPR itu mengatakan bahwa munaslub tidak perlu menunggu hasil praperadilan.

Dikatakan Doli, dalam dua tahun terakhir dinamika dan rapat-rapat internal di partai berlambang beringin seperti halnya rapat di sebuah perusahaan.

‎Menurut Febri, delapan saksi yang meringankan Ketua DPR RI itu berasal dari kader Partai Golkar, anggota DPR maupun politisi.