Partai Demokrat menilai elite PDI Perjuangan (PDIP) telah melukai dan menciderai demokrasi di tanah air.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif tak menampik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan berdampak pada pelemahan lembaga antikorupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Tuduhan terhadap agama Islam atas maraknya teror bom bunuh diri di tanah air dinilai sebagai upaya untuk mendiskreditkan Islam.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air.

Program tersebut bertujuan mengajak masyarakat berbagi kebaikan untuk 1001 panti asuhan yang ada di Tanah Air.

Komisi IV DPR mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) dengan Menteri Pertanian (Mentan) terkait neraca beras di tanah air.

Komisi VI DPR menyebut data yang dimiliki Kementeria Perdagangan (Kemenag) terkait ketersediaan beras di tanah air hanya omong kosong alias tidak akurat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah beras di tanah air saat ini mencapai 2,5 juta ton. Jumlah beras tersebut masih mencukupi bagi kebutuhan pangan nasional.

Setelah 20 tahun reformasi dan kecaman sejumlah pihak terhadap orde baru (Orba), sistem penegakkan hukum di tanah air justri ingin kembali ke zaman itu. Dimana, operasi intelijen masuk ke ranah penegakkan hukum.

Meski sudah 20 tahun reformasi, tindak kejahatan korupsi di tanah air masih terbilang marak. Apa yang salah dengan sistem penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?