Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.

Dua nama yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Juda Agung untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng yang akan habis masa jabatannya pada 6 Januari 2022. Sugeng diketahui saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur -  Kepala Kebijakan Makroprudensial BI. Kedua, Aida S Budiman yang saat ini menjabat Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI diajukan untuk menggantikan Rosmaya Hadi.

Indonesia dipercaya menjadi basis produksi dan hub ekspor industri otomotif Jerman, yakni PT Mercedes Benz Indonesia.

Peran Pusdatin yang ada di masing-masing kementerian kenapa selalu tidak sinkron? Memiliki data berbeda sehingga tidak tercipta sinkronisasi.

Saya di sini dalam memenuhi undangan dari Sekjen KKP RI Antan Novambar dan seklaigus mewakili Pimpinan Komite II DPD RI. Program-program seperti ini adalah perwujudan sinergitas Komite II DPD RI dibawah kepemimpinan Ketua Komite II Yorrys Raweyai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pendekatan antropologi perlu ditekankan dalam pembahasan RUU MHA. Bagaimana pola penerapan hukum adat akan diberlakukan, hingga penyelesaian konflik-konflik terkait masyarakat ada, penting menggunakan pendekatan antropologi.

Saya ingin katakan begini, problem utama kenapa ini tidak disahkan, karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vish a vish undang-undang ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya, korporasi-korporasi besar.

Pengangkatan LaNyalla sebagai Pembina PJBN, dilakukan di sela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mako PJBN, di Kampung Kadu Badak, Desa Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten, belum lama ini.

Menurut pengamat BUMN, Kiki Rizki Yoctavian, tindakan Erick Thohir merupakan respon cepat tanggap atas pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana pemerintah menghentikan ekspor komoditas nikel dan tambang lain dalam bentuk mentah, seperti bauksit dan tembaga.

Tema itu sengaja diambil lantaran tindak pidana dalam pasar modal belum ada law investment, yaitu penegakan hukum atas kasus-kasus dalam dunia pasar modal yang sampai saat ini dirasakan masih berjalan di tempat.