Aktivis pergerakan yang tergabung di dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) akan menuntaskan gurita korupsi di Indonesia. Mulai dari kasus korupsi masa lalu, masa kini serta mencegah korupsi di masa yang akan datang.

Fraksi PKS dinilai wartawan parlemen ‘Peduli Isu Bencana Alam`. Sejumlah legislator PKS begitu aktif dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Komite I DPD RI sepakat dengan KPK RI untuk mendorong kepatuhan dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pengendalian Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Daerah. 

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan malam Penganugrahan KNPI Award 2021 pada Rapat Pimpinan Paripurna Nasional Pemuda (Rapimpurnas) DPP KNPI di Jawa Timur, Minggu (12/12) malam.

Rapat Kerja Nasional BPD/PABPDSI tanggal 25-26 November 2021 di Gedung Merdeka Bandung menghasilkan Keputusan-Keputusan dan Rekomendasi skala Nasionsi dalam rangka Memperkuat Kapasitas Anggota BPD dan Martabat Lembaga BPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi mewujudkan Clean & Good Governance dan Check & Balance Pemerintah Desa di agenda Revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.

RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 193 pasal. Sementara terdapat 8 fraksi yang menerima hasil pembahasan RUU dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II Paripurna DPR, dan 1 fraksi menolak RUU.

APN optimistis Raslina menjadi paling representatif dari kalangan millenial. Karena kepeduliannya terhadap masyarakat sudah teruji dengan aktivitasnya mengedukasi masyarakat dan melakukan bakti sosial.

Menurut dia, Walaupun hukuman mati diijinkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, namun harus dicermati pula penjelasannya.

Kedatangan Bupati Freddy Thie bagai mimpi di siang bolong bagi masyarakat Esrotnamba yang selama ini hidup terisolir dan jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Sebab, selama ini, mereka tidak pernah kedatangan pejabat Pemerintah Daerah mengingat medan yang harus ditempuh membutuhkan waktu dan tenaga yang begitu besar.