Dalam silaturahmi tersebut Ridwan Kamil menyampaikan beberapa aspirasi dan usulan dari Jawa Barat ke DPD RI agar disampaikan ke pemerintah pusat, sesuai kementerian yang tepat.

Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan terus meningkat. Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp257 Triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 Triliun ke seluruh Desa di Indonesia.

Perlu dilakukan rapat internal di  Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoaks.

Kebijakan ganjil genap ini rencananya akan diterapkan di ruas jalan tol Tangerang-Merak, Bogor-Ciawi-Cigombong, Cikampek-Palimanan-Kanci, dan Cikampek-Padalarang-Cileunyi.

Abraham tidak setuju dengan usulan KPU supaya Pemilu dimajukan ke bulan Februari. Alasannya, Februari masih bulan basah atau musim hujan. Pelaksanaan pemilu pada saat masih musim hujan sangat beresiko.

Ironinya, pada kenaikan harga ini, konglomerat pemilik perkebunan kelapa sawit sedang dibanjiri uang hasil ekspor sawit. Sementara di saat yang sama rakyat kecil ‘berkabung’ akibat kebutuhan pokok naik tinggi. Apalagi harga minyak goreng yang melambung tak mampu dibendung.

Peluncuran jagung manis Perkasa F1 ‘Buah Besar dan Manis Tahan Lama’ ini bagian dari upaya kami melayani dan menjadi ‘Sahabat Petani yang Paling Baik`.

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan sosok kredibel dan potensial tidak bisa maju dalam pemilihan umum.

Politisi PKB ini menerangkan, dana sebesar Rp 30 triliun itu baiknya digunakan untuk membangun pabrik pupuk diseluruh wilayah di Indonesia, agar kemandirian para petani bisa tercipta.