Sembilan Fraksi DPR RI menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. Adapun rapat Paripurna DPR kali ini dengan enam agenda.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyarankan dengan sangat agar Presiden mongontrol secara ketat dan langsung pelaksanaan kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang masuk dalam konsep omnibus law, harus mengedepankan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nilai-nilai tradisional bangsa harus dikembangkan dalam produk UMKM.

DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI secara khusus dalam hal ini Satgas Lawan Covid-19 terus bergerak secara pro-aktif dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II  tahun 2019, disertai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 dan penyampaian IHPS II Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka Rapat Kerja Gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengatakan fatwa tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada 16 April lalu, dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pimpinan MUI.

Pemotongan ini terjadi pada semua lembaga negara dan kementerian yang menggunakan APBN. Anggaran MPR Tahun 2020 berkurang sebesar Rp 27 miliar. Pemotongan anggaran ini untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pimpinan MPR juga rela tidak mendapat THR untuk penanggulangan COVID-19