Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sejumlah akademisi, praktisi, dan notaris. Dimana, Omnibus Law Ciptaker tersebut merupakan usulan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan seluruh profesi notaris akan aman dan terhindar dari dugaan tindak pidana sepanjang menjalankan fungsinya secara netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU).

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal.

Pimpinan DPR memberi perhatian khusus terkait fenomena ‘panic buying’ terhadap perlengkapan kesehatan dan bahan-bahan pangan, yang terjadi di sejumlah wilayah akibat dampak dari mewabahnya virus corona di Indonesia.

Ajakan ini tertuang dalam Ikrar Kebangsaan yang ditandatangai antara pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI dengan PT Freeport Indonesia yang diwakili Presiden Direktur Tony Wenas.

Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Jawa Barat secara mufakat memilih Ade Barkah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, untuk periode kepemimpinan 2020-2025.

Pimpinan DPR mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) terkait ketahanan nasional untuk penanggulangan virus corona di tanah air. Dimana, Komisi I DPR yang membidnagi pertahanan dan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan akan membentuk Panja virus corona.

Rapat Paripurna DPR RI ke 11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Komisioner KPU Pergantian Antar Waktu (PAW) masa bakti 2017-2022.

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap membantu perjuangan masyarakat Lembak dalam membentuk Kabupaten Lembak, Provinsi Bengkulu.