Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, urgensi untuk dihadirkannya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan merupakan keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengatakan bahwa ajakan tersebut masih dalam konteks kebangsaan. Sebab, hanya lewat sumber daya manusia (SDM) unggul NKRI akan maju.

Menurut dia, masih memungkinkan bagi DPR untuk melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Panglima TNI sebelum masa reses, 8 Oktober mendatang.

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalanan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.

Kalau terhadap tindak pidana korupsi, bisa saja harta terpidana disita dan dirampas untuk mencukupi kerugian negara, namun tetap harus atas perintah hakim.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat. Di sana, Puan juga menanam jagung bersama para petani.

Seperti pidato yang disampaikan bahwa  rakyat Papua sangat dikasihi, disayangi dan dicintai Presiden. Hal ini merupakan suatu kebanggan dan kehormatan bagi masyarakat Papua.

Posisi DPD RI dalam memandang rencana amendemen konstitusi berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara. Amendemen yang disuarakan DPD RI juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam memaksimalkan perjuangan kepentingan dan aspirasi daerah. 

Lodewijk lalu berbicara soal tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan DPR bidang Korpolkam. Mulai dari Komisi I, II dan III. Juga terkait Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan kinerja aparat kepolisian.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.