Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan dukungan kepada Komnas HAM dalam meningkatkan optimalisasi rencana kerja Komnas HAM.

Panja Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) Komisi X DPR RI masih terus bekerja melakukan pendalaman atas semua isu menyangkut RUU tersebut.

Komisi III DPR mengimbau Komnas HAM untuk dapat melihat setiap persoalan atau kasus yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan visi misi sebagai negarawan.

Kini banyak pihak melihat bahwa unsur Utusan Golongan patut dipertimbangkan untuk hadir kembali dalam keanggotaan MPR RI.

Komisi III DPR mendukung dan memperjuangkan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam APBN Perubahan Tahun anggaran 2022 mendatang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, urgensi untuk dihadirkannya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan merupakan keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengatakan bahwa ajakan tersebut masih dalam konteks kebangsaan. Sebab, hanya lewat sumber daya manusia (SDM) unggul NKRI akan maju.

Menurut dia, masih memungkinkan bagi DPR untuk melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Panglima TNI sebelum masa reses, 8 Oktober mendatang.

Fakta tersebut diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada

Hal itu diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada yang dibacakan jaksa KPK.