Gejolak internal Partai Golkar terus berlanjut. Ada pihak yang kecewa dengan susunan kepengurusan DPP Golkar pimpinan Airlangga Hartarto.

Internal Golkar kembali bergolak pasca sang Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto mengumumkan kepengurusan baru DPP Partai Golkar. Rupanya, ada pihak yang tak puas dengan susunan yang dilakukan oleh Airlangga.

Partai Golkar membuka pintu bagi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menjadi kader. Bahkan, Fahri diajak masuk Golkar disebut atas permintaan Presiden Jokowi.

Dalam kesaksiannya, Hariansyah tak membantah pernah melihat ada aktivitas tim sukses Partai Golkar di kantor yang berlokasi di lantai 27 Menara Imperium itu.

Fakta persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyebut adanya aliran dana ke tiga partai politik, Demokrat, Golkar, dan PDIP. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Demokrat dan Golkar senilai Rp 150 miliar dan PDIP Rp 80 miliar.

Partai Golkar mendukung usulan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembentukan lembaga pengawas independen KPK.

Rekomendasi Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak akan melemahkan lembaga ad hoc tersebut. Namun, Pansus hanya ingin memperbaiki kinerja KPK.

Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan laporan akhir kerjanya. Sehingga rekomendasi Pansus Angket KPK akan segera rampung dan dibacakan dalam Paripurna DPR.

Febri memastikan bahwa proses politik terpisah dengan penanganan hukum.

Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terserempet dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat mantan Ketum Golkar Setya Novanto.