Fakta persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyebut adanya aliran dana ke tiga partai politik, Demokrat, Golkar, dan PDIP. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Demokrat dan Golkar senilai Rp 150 miliar dan PDIP Rp 80 miliar.

Partai Golkar mendukung usulan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembentukan lembaga pengawas independen KPK.

Rekomendasi Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak akan melemahkan lembaga ad hoc tersebut. Namun, Pansus hanya ingin memperbaiki kinerja KPK.

Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan laporan akhir kerjanya. Sehingga rekomendasi Pansus Angket KPK akan segera rampung dan dibacakan dalam Paripurna DPR.

Febri memastikan bahwa proses politik terpisah dengan penanganan hukum.

Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terserempet dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat mantan Ketum Golkar Setya Novanto.

Politikus Partai Golkar Kahar Muzakir resmi disahkan sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan posisi Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang saat ini menjabat Ketua DPR.

Presiden Jokowi mengistimewakan dua menterinya dari Partai Golkar. Sebab, dua menteri yang berasal dari Partai Golkar rangkap jabatan di partai politik.

Partai Golkar tak khawatir mantan Ketua DPR Setya Novanto membongkar pembagian uang kepada DPR dari hasil proyek pengadaan e-KTP.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengurus baru DPP Partai Golkar. Dimana, struktur pengurus DPP Partai Golkar berjumlah 251 orang.