Administrasi Trump akhirnya mengakui tindakan brutal Myanmar terhadap minoritas etnis Rohingya adalah pembersihan etnis. 

Warga Syria di daerah kantong Gharsa mengalami kekurangan bahan makanan, hingga mengkonsumsi sampah.

Myanmar dan Bangladesh harus menegosiasikan kesepakatan repatriasi di tahap kedua. Namun, tetap tidak jelas apakah pengembalian yang aman ke Negara Bagian Rakhine dimungkinkan setelah desa mereka hancur.

Organisasi Human Rights Watch (HRW) merilis sebuah laporan yang menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Komite utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta pihak berwenang Myanmar untuk mengakhiri operasi militer melawan Muslim Rohingya, serta memberi mereka hak kewarganegaraan penuh.

Bawaslu menyatakan Sipol bukanlah syarat wajib bagi partai politik (parpol) yang ingin mendaftar Pemilu 2019. Penggunaan Sipol hanya untuk mempermudah kerja KPU

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi melawan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di Suriah, terutama seruan terhadap milisi Iran.

Theresa May mengatakan, krisis Rohingya tampak seperti pembersihan etnis. Ia berjanji akan memperdalam kemitraan dengan negara-negara di Asia untuk memerangi isu-isu utama.

Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine menyusul laporan pemerkosaan dan pembunuhan secara terorganisir.

Suu Kyi berbicara soal patriarki yang masih kental di negaranya, sementara itu perempuan Rohingya menjadi korban