Ratusan pria dan wanita meneriakkan slogan-slogan "Hidup perlawanan" dan "Matilah Pakistan". Mereka berbaris di jalan-jalan untuk memprotes pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

Kudeta yang terjadi Minggu (5/9) adalah yang ketiga sejak April di Afrika Barat dan Tengah, meningkatkan kekhawatiran tentang kembalinya kekuasaan militer di wilayah yang telah membuat langkah menuju demokrasi multi-partai sejak 1990-an.

Banyak warga Afghanistan berjuang untuk memberi makan keluarga mereka di tengah kekeringan parah jauh sebelum gerilyawan Taliban merebut kekuasaan bulan lalu.

Adanya perbedaan relasi kekuasaan antara bawahan dan atasan, kerap menimbulkan kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Lebih dari 80.000 orang telah dievakuasi sejak 14 Agustus, tetapi kerumunan besar tetap berada di luar bandara Kabul berharap untuk melarikan diri dari ancaman pembalasan dan penindasan di Afghanistan yang dipimpin Taliban.

Kalangan dewan mengimbau Pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru dan gegabah untuk mengakui pergantian kekuasaan yang sekarang terjadi di Afghanistan, usai Taliban menguasai ibu kotanya, Kabul. 

Taliban merebut kekuasaan akhir pekan lalu dari pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS), mengirim ribuan orang melarikan diri dan berpotensi menggembar-gemborkan kembalinya kekuasaan militan dan otokratis dua dekade lalu.

Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di sana. Karenanya, Pemerintah Indonesia harus segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Khalida Popal, mantan kapten tim nasional wanita Afghanistan, menyebut kembalinya kelompok Taliban ke tampuk kekuasaan sebagai mimpi buruk.