Plt Juru Bicara KPK, Ipi maryati mengatakan, kedatangan Risama untuk melakukan koordinasi terkait data penerimaan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendorong Kementrian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan secara utuh tanpa potongan kepada 10 juta keluarga penerima bansos tunai.

Menurut Hidayat, akan lebih produktif bila blusukan yang dikerjakan Risma adalah untuk memenuhi skala prioritas, dan tetap berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya akan segara berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos tersebut.

Karenanya HNW meminta Mensos yang baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai khususnya.

Sikap Risma yang mewacanakan untuk merangkap jabatan, tidak sesuai dengan Konstitusi serta UU, Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Kementerian Negara.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Risma harus bisa mengurangi kebiasaan pemarah. Hal itu penting agar dia sukses memimpin Kemensos yang baru saja diterpa korupsi bantuan sosial (Bansos).

 KPK menduga Mensos Juliari telah menerima suap dari dua periode dari paket sembako paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 sebesar Rp17 miliar dari dua periode

Maki mengatakan bahwa contoh sembako yang ia bawa merupakan sembako dari periode terakhir, yaitu bulan November. Dimana, sembako yang disalurkan Kementerian sosial (Kemensos) hanya senilai Rp188 ribu.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan 2 lokasi diantaranya yakni perusahaan yang diduga bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran Bansos.