Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menghukum mati pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) ditagih.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada Kementerian Sosial untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga akan menjalani sidang hari ini.

Sesuai dengan Permensos 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, korban meninggal bisa mendapatkan bantuan santunan ahli waris dan santunan korban luka

Bansos Rp6,53 triliun itu, lanjut Mensos, menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 

Politisi PAN Yandri Susanto terseret dalam pusaran korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos). 

Tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut melakukan pemeriksaan terhadap politisi PAN, Yandri Susanto dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Dugaan keterlibatan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dalam skandal korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperburuk citra partainya di mata publik.

Hidayat meminta Menteri Sosial tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran, karena faktanya APBN ada dan anggaran bisa melimpah seperti untuk pemulihan ekonomi

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menjelaskan alasan pemberhentian anggaran bantuan sosial kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.