Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pusat kementerian yang bertanggung jawab penuh untuk penyaluran dana bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 sudah tepat sasaran.

Bulog terus meningkatkan kerjasama dengan Kemensos, pihak transporter dan seluruh pihak yang terlibat untuk melakukan pengawasan mengingat program ini merupakan program yang langsung besentuhan dengan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92 trilliun pada tahun 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat laporan sebanyak 1.074 keluhan masyarakat terkait bantuan sosial (Bansos) dimasa pandemi Covid-19 hingga 4 September 2020.

Kemensos meminta arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan program dana bantuan sosial (Bansos) serta perlindungan sosial dimasa pandemi Covid-19.

Kementerian Sosial dibawah kepemimpinan Juliari Batubara menjadi salah satu kementerian yang paling sigap dan tanggap menghadapi pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus.