DPR bersama pemerintah harus bersama-sama untuk mensosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada masyarakat secara baik. Hal itu agar dapat menghadirkan surga bagi seluruh warga negara.

Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam mempermudah investasi serta menciptakan lapangan kerja di tanah air.

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah.

Partisipasi masyarakat itu sangat kecil jadi sangat minim, terutama yang terkait dengan kontrol kebijakan

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan akan mempercepat pembanguan daerah kepulauan termasuk daerah pulau kecil terluar.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

Komisi III DPR mendesak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk segera menindaklanjuti target penyelesaian legislasi, khususnya RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Saat ini RUU HPI Indonesia telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024.

RUU Cipta Kerja harus mempertegas kebijakan skema tarif, serta memotong rantai panjang dan berbelit-belit dalam energy sales contract (ESC).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI.