Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, Capres yang memiliki rekam jejak dan kompetensi adalah kriteria utama untuk Pemilu 2024.
Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Azmi Abubakar memutuskan mengundurkan diri dari partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum Giring Ganesha itu.
Bamusi PDIP Siap Jaga Pemilu 2024 dengan Damai
Ya kami kan nggak bisa melarang kalau hak-hak politik seseorang mau maju, tapi kan kemudian nanti ada aturan dan etik-etika yang bersih, gitu.
Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI menyetujui untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kalau ada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 ingin mengusulkan orang tertentu sebagai Capres, itu hak dan silahkan diperjuangkan, bukan malah merengek dan menteror hak partai politik peserta Pemilu 2024 lainnya untuk mengusulkan capres sesuai dengan keinginan Partai Politik tersebut.
Sebenarnya tiga dan satu Undang-Undang yang akan kita bahas ini akan mempunyai implikasi yang sama, kita akan membicarakannya hari ini karena terkait dengan adanya pasal atau ayat dalam Undang-Undang ketiga dan yang satu akan kita bahas itu adalah terhadap persiapan penyelengaraan Pemilu 2024.
Logikanya begini, orang terkaya di Indonesia saja kekayaannya tidak sampai Rp. 300 triliun, tapi anggaplah yang melakukan itu orang terkaya di Indonesia, apakah masuk akal dia serahkan seluruh hartanya sehingga dia tidak punya uang sepeserpun untuk dikelola PT. Taspen demi kampanye capres?
Ini suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, tentunya kepercayaan Ketum AHY harus dilaksanakan agar cita-cita kemenangan Partai Demokrat dapat terwujud. Ya salah satunya sayap partai harus bersinergi dengan baik antara pengurus partai dengan orsap, baik tingkat DPP, DPD, DPC.
Pelembagaan Partai Jadi Skala Prioritas