Pak Prabowo ingin mempertahankan koalisi besarnya sebagai pertahanan atau mempertahankan rekonsiliasi yang terjadi pada tahun 2019. Maka wakilnya Pak Prabowo adalah sesuatu yang mesimbolisasi rekonsiliasi yang pernah ada antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.

Pasalnya, berdasarkan aturan dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK yang baru, pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik.

Bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi (pendukung) Prabowo adalah hal yang tidak mengejutkan sama sekali. Sebab, dalam dua pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), Partai Demokrat juga selalu mendukung Prabowo.

Pimpinan Dewan telah menerima petikan Keputusan Presiden RI Nomor 75/P/2023 tanggal 4 September 2023 tentang peresmian Pergantian Antar Waktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2019-2024.

Kami sampaikan kinerja Pembentukan Undang-Undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah Undang Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah, yaitu sejumlah 64 Undang-undang melalui Alat Kelengkapan DPR RI.

Menlu Iran Kunjungi Jepang, Perdana sejak 2019

Bagi PAN, Pak Prabowo dan Gerindra dekat dengan PAN. Pernah berkoalisi dua kali di pilpres 2014 dan 2019.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dengan menghukum pembayaran ganti rugi Rp920 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada tahun 2016-2019.

Herman Khaeron mencontohkan polarisasi pada Pemilu 2019 yang melahirkan istilah cebong-kampret. Padahal, kata dia, tak ada esensi yang bisa ditangkap dari peristiwa pesta demokrasi 2019 tersebut.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mayoritas memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden selanjutnya.