Mustahil peristiwa ini ada dan angkanya begitu menakjubkan. Jadi kalau hati dua tokoh bangsa (Prabowo dan Jokowi) yang bertarung 2014 dan 2019.

Jika alokasi anggaran LPDP dialihkan untuk pengembangan riset, ini tidak masuk akal. Sebab, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Indonesia memang memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana abadi riset.

AP1 mencatat, tingkat pemulihan atau recovery rate jumlah pergerakan penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode tahun 2019 mencapai 89%.

Sejak November 2019 hingga Oktober 2023, setidaknya ada 79 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak, terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Alasannya, karena calon pengganti yang ada saat ini, yaitu mereka yang tidak terpilih saat fit and propert test 2019, sudah kedaluwarsa.

Jumlah tersebut hampir menyamai jumlah penumpang pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 336.274.343 orang

Tentu kami akan menindaklanjuti pemberhentian Pak Firli secara resmi oleh Pak Jokowi tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka akan dipilih penggantinya dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih sebelumnya.

Wahyu merupakan saksi kunci kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiki.

Menyoal baliho yang menyatakan Prabowo yang merupakan pelaku Pelanggaran HAM memang bukan barang baru. Pada pemilu 2019 juga sempat ada narasi serupa dan itu memang fakta.

Peranan besar Jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak politisi PDIP itu mendukung Revisi UU KPK pada 2019 silam.