Salah satu penyebab terhambatnya RUU PKS menjadi undang-undang adalah karena pemahaman yang salah terhadap sejumlah pasal di dalamnya.

Tragedi penembakan yang terjadi antara pihak Kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang menewaskan enam orang dari laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada Senin (7/12) dini hari harus dilihat dari kacamata hukum.

Partai Keadilan Sejahtera mengajak masyarakat untuk mengecek fakta dan data tentang calon pemimpin yang akan dipilih pada Pilkada serentak yang berlangsung hari ini (Rabu, 9/12).

Peristiwa penembakan enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian terus menuai keprihatinan dari berbagai kalangan.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat  oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Sikap terbuka Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diacungi jempol kalangan dewan.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan menjadi UU agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan.

Hasil survei Lembaga Kajian Politik Parameter Demokrasi Indonesia yang dirilis pada hari ini, pasangan nomor urut 02 yang diusung Demokrat, PKS, dan PKB itu mendapatkan pilihan 27,8% dari responden.

Kalangan dewan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tidak dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rancangan Undang Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) ada bukan untuk melarang peredaran alkohol di masyarakat.