Penegakan hukum dalam proses penanganan Covid-19 di Indonesia harus adil. Hal itu penting agar menjadi panduan bagi masyarakat. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan tidak tepat jika Habib Rizieq disangkakan melanggar salah satu pasal dalam UU Kekarantinaan Wilayah. 

Bagi anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusumah, tidak tepat jika menyalahkan Mahfud MD menjadi penyebab kerumunan tersebut. 

Pemerintah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat terkait dengan keberadaan 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac yang telah berada di Indonesia.

Tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief menyebutkan pihaknya belum mendapatkan salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan piutang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp 30 miliar.

Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, Zainudin Paru bersyukur dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permintaan ganti rugi Rp30 miliar dari Fahri Hamzah.

Aparat Kepolisian harus profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Habib Rizieq Syihab (HRS). 

Kalangan dewan meragukan campur tangan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam pengusutan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Politisi PKS ini juga meminta pendukung Habib Rizieq Shihab tetap tenang dan menempuh langkah sesuai hukum yang berlaku. 

Kalangan dewan menyayangkan proses penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.