Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Program terkait literasi yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.

Rekrutmen guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya mempertimbangkan masa bakti atau pengabdian. 

Pemotongan anggaran sebesar 67 persen pada program pengelolaan hutan berkelanjutan pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) jadi sorotan dewan.

 Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Bulog sejatinya harus dapat dikembalikan fungsinya menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. 

Diperlukan desain lembaga pengawas yang independen untuk menjamin perlindungan data pribadi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Kalangan dewan meminta pemerintah membenahi tata laksana teknis karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri. 

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sangat baik karena telah terbukti selama satu tahun ini mampu membangkitkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).