RUU PKS didorong untuk segera disahkan. Sekretaris Jenderal KPP Luluk Nur Hamidah menekankan, aturan tersebut sangat dibutuhkan, sebab sudah menjadi bagian dari komitmen dan tugas konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Laporan catatan tahunan (Catahu) 2020 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut dari total 3602 kekerasan terjadi di ranah publik.

Anggota Legislatif (ALEG) dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI 1 Jakarta Timur ini, menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota BAKN DPR RI hingga saat ini.

legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan

Optimalisasi aktivitas penambangan nikel di berbagai daerah  tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, tetapi juga dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang izin investasi minuman keras menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar suara publik.

27 BUMN yang berkesempatan menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan.

Partai Keadilan Sosial (PKS) memutuskan untuk menolak menolak kebijakan Pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras (Miras). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

masalah miras ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua (Notabene Papua menjadi salah satu daerah yang dimasukkan dalam persyaratan tertentu) bahkan Gubernur Papua sudah mengeluarkan Perda soal pelarangan miras. 

Anggota DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa tagline Bersama Melayani Rakyat, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan sekedar tagline, tetapi menjadi ruh dan sistem dalam PKS.