Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditingkat Provinsi (Gubernur) pemilihannya dikembalikan melalui DPRD

Menurut Gus Yaqut, KPU dalam membuat peraturan, tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, karena Undang-undang kedudukannya lebih tinggi ketimbang PKPU.

Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng disebut menerima uang USD 1 juta dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Hal itu berdasarkan amar putusan Markus Nari terkait kasus suap proyek e-KTP.

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menyampaikan Indonesia mengalami penurunan ranking alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Mantan anggota DPR RI Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara terkait kasus suap proyek e-KTP.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat peta yang jelas tempat dan media yang digunakan penyaluran paham terorisme.

Memaknai nilai-nilai kepahlawanan memiliki perspektif yang beragam. Bagi Anggota Komisi XI DPR,  Mukhamad Misbakhun misalnya, memaknai nilai kepahlawanan dengan cara memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam UU Pilkada, Mantan Napi termasuk Napi koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun yang bersangkutan harus mengumumkan di depan publik bahwa dia merupakan mantan narapidana.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membangun komunikasi dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk mengarsiteki berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) ke depan.